Amnesty International Desak RI Cegah Hukum Pancung di Aceh

, , Comments Off on Amnesty International Desak RI Cegah Hukum Pancung di Aceh

Amnesty International Desak RI Cegah Hukum Pancung di Aceh

Amnesty International Desak RI Cegah Hukum Pancung di Aceh

Jakarta –Imnesty International mendorong Pemerintah Indonesia untuk memasukkan serta menghapus kompresi kepala penjara atas kejahatan pembunuhan di Propinsi Aceh.
Point paling utama :

Aceh menginginkan kembali seperti Arab Saudi
Petinggi dari Kantor Service Syariah Syariah Aceh mendeklarasikannya jadi undang-undang pancung yang efisien jadi aksi mencegah
Indonesia sekarang ini tengah membuat undang-undang yang mengkriminalkan golongan gay, serta sex diluar nikah

Menurut LSM ini, argumen pemenggalan kepala mempunyai dampak kapok pada kejahatan sekalipun tidak bisa di terima.

” Tak ada bukti yang mempunyai dampak kapok spesifik pada kejahatan, ” kata Direktur Amnesty International di Indonesia, Usman Hamid.

” Pemerintah Aceh tidak bisa memakai status otonomi spesial untuk memberlakukan undang-undang serta kebijakan yang dengan spesial tidak mematuhi hak asasi manusia, ” tuturnya.

Pemerintah Aceh sudah membuat revisi undang-undang untuk menegakkan hukum manfaat kurangi masalah pembunuhan disana.

Pemerintah daerah menyebutkan juga akan lakukan riset akhir tahun ini untuk mengukur opini umum tentang gagasan itu. Bila ada yang mendukungnya jadi idenya juga akan diimplementasikan.

Disebutkan kalau mereka menginginkan ikuti jejak negara-negara termasuk juga Arab Saudi, yang ” kurangi jumlah pembunuhan ” sesudah mengaplikasikan pemenggalan kepala.

Baca Juga: Disebut Super oleh Conte, Apa Respons Messi?

” Memenggal lebih cocok dengan hukum Islam serta juga akan mempunyai dampak kapok… yang tengah diaplikasikan untuk menyelamatkan nyawa manusia, ” kata Kepala Bagian Pengembangan Hukum Syariah Islam Propinsi Aceh. Syukri M. Yusuf.

” Kami juga akan mulai membuat undang-undang sesudah studi akademis usai, ” imbuhnya.

Hukum pencambukan sudah diberlakukan di Aceh mulai sejak diberlakukannya undang-undang syariah disana pada th. 2004. (Arman)

Menurut Amnesti, Aceh serta Indonesia keseluruhannya mesti dihentikan semua memiliki bentuk.

” Orang memerlukan permukiman jadi akar penyebabnya kejahatan serta perbincangan mengenai kematian jadi hak asasi manusia serta selekasnya mengobati keadaan tidak manusiawi serta merendahkan ini, ” kata Usman.
Whipping gay

Aceh yaitu hanya satu propinsi di Indonesia yang memberlakukan hukum syariah, sesuai sama perjanjian otonomi spesial dengan Pemerintah Indonesia mulai sejak satu dekade yang kemarin.

Mulai sejak waktu itu, propinsi ini makin ketat, serta dengan teratur mencambuk penjahat kecil seperti mengkonsumsi alkohol serta perjudian.

Th. lantas, dua pria dihukum 85 cambukan untuk masalah sex gay.

Type kelamin yang sama tidak berlaku jadi acara dibawah KUHP sekarang ini – tetapi pemerintah Indonesia buat undang-undang yang mengkriminalisasi sex gay serta sex diluar nikah.
Amnesty Jakarta untuk campur tangan serta melakukan tindakan di Aceh.

” Aceh, serta Indonesia keseluruhannya, mesti selekasnya memberlakukan moratorium mati, dengan maksud akhir mencabutnya, ” kata Usman.

Amnesti atas karakter atau kondisi kejahatan : kepolosan, kepolosan atau karakter beda individu, atau cara eksekusi yang dipakai oleh negara.

Disebutkan 106 negara sekarang ini sudah menghapus semuanya kejahatan serta menghapusnya dalam undang-undang atau praktek