Dinilai Loyo Tangani Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Disoroti Rame-rame

, , Comments Off on Dinilai Loyo Tangani Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Disoroti Rame-rame

Dinilai Loyo Tangani Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Disoroti Rame-rame

Agen Bola, Agen Poker Online, Agen Domino qiu qiu – Ketua Instansi Pertolongan Hukum Trisila, Hasan Lumban Raja menyoroti pelanggaran Pemilu yang tidak diatasi dengan optimal oleh Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Hasan, menjadi pengawas Pemilu, Bawaslu terjerat pada pandangan tindakan pelanggaran hukum dalam makna sempit.

Dijelaskannya, pelanggaran hukum dalam Pemilu 2019 cuma dimengerti menjadi pelanggaran etika undang-undang Pemilu tersebut ketentuan pelaksanannya. Mengakibatkan, katanya, ada beberapa tindakan dari beberapa pihak dalam Pemilu 2019 yang seyogyanya punya potensi jadi intimidasi demokrasi yang tidak tersentuh pengawasan.

Hasan memberi contoh masalah hoax terdapatnya tujuh container yang berisi tujuh puluh juta surat nada yang telah dicoblos. Dalam masalah ini, malah yang ada untuk mengakhirinya ialah Komisi Penentuan Umum (KPU).

“Bawaslu dalam masalah ini mangkir. Malah KPU yang memberikan laporan pada Polri supaya masalah ini ditindak,” tutur Hasan dalam diskusi bertopik ‘Pelanggaran Hukum Dalam Pemilu 2019 serta Kekuatan Intimidasi Demokrasi’ di lokasi Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Baca Juga : Modus Baru Penyelundupan Narkoba, Sabu Dicampur Dalam Abon Lele

Hasan menyayangkan ketidakhadiran Bawaslu dalam mengatasi masalah hoax itu. Walau sebenarnya, masalah hoax jadi intimidasi buat hari esok demokrasi sebab merugikan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memperoleh Pemilu yang adil serta memiliki integritas.

Dalam tempat sama, eks Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto menuturkan beberapa jenis pelanggaran Pemilu. Type pelanggaran Pemilu itu ialah pelanggaran administrasi, pidana serta etik. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 dengan tegas mengendalikan instrumen penegakan hukum Pemilu.

“UU itu menguatkan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu, akan tetapi masih tetap tekendala tehnis dalam memberi dukungan optimalisasi kapasitas penegakan hukum pemilu,” pungkasnya.

Ia lalu merekomendasikan supaya Bawaslu lebih aktif menyoroti info publik yang berseliweran di sosial media serta mesti menindaklanjutinya. “Komunikasi politik Bawaslu harus juga ditingkatkan saat tahu info yang disangka penuhi unsur pelangagran pemilu,” tuturnya.

Sesaat Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo mengemukakan ramainya pelanggaran Pemilu yang tidak diolah dengan hukum bisa jadi intimidasi hari esok demokrasi Indonesia.