BPN Tegaskan People Power Tidak Intimidasi Pemerintah

, , Comments Off on BPN Tegaskan People Power Tidak Intimidasi Pemerintah

BPN Tegaskan People Power Tidak Intimidasi Pemerintah

Agen Bola, Agen Poker Online, Agen Domino qiu qiu – Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memperjelas jika pergerakan warga simpatisan pasangan capres-cawapres nomer urut 02 yang diberi nama people power bukan untuk mengintimidasi pemerintah. Pergerakan itu tidak lebih dari kemauan membuat pemerintahan yang bersih, adil, serta makmur.

“Kami tekankan jika kami akan tetap bersama dengan rakyat untuk memperjuangkan semua kebutuhan rakyat yang sampai kini belum tercukupi oleh penguasa,” kata Andre Rosiade pada wartawan di Jakarta tempo hari.

Andre menerangkan, pada intinya pergerakan people power telah dikerjakan oleh warga Indonesia semenjak sebelum pencoblosan Pemilu 2019 berjalan dimana warga dengan partisipatif memberi suport baik moril atau materiil untuk perjuangan pasangan Prabowo-Sandi.

“Ini adalah people power yang sebetulnya. Pedagang, petani, nelayan, buruh, guru honorer, sampai warga susunan bawah yang lain bersama-sama memberi suport serta sumbangan dana pada Prabowo-Sandi. Keterlibatan mereka sebab ingin pergantian,” tuturnya.

Anggota Tubuh Komunikasi DPP Partai Gerindra itu menyanggah pemahaman people power yang sampai kini banyak ditafsirkan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab jika ini ialah pergerakan intimidasi pada pelaksana negara. “Tidak benar people power ini bermakna intimidasi. Sesuai dengan pesan Pak Prabowo, kami akan tetap meniti jalan konstitusi,” tegas Andre.

Selain itu, Gerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI) yang disebut sisi dari BPN berkunjung ke Kantor Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Jakarta, Jumat (10/5) siang untuk memberikan laporan empat manipulasi yang berlangsung sebelum, waktu, serta setelah Pemilu 2019 berjalan.

Pelapor sekaligus juga perwakilan PADI, Dian Fatwa, menjelaskan jika sangkaan manipulasi yang diadukan salah satunya, pertama, sangkaan pelanggaran administrasi pemilu Masalah 286 ayat (1) Undang-Undang Nomer 7/2017 mengenai Pemilu (UU Pemilu) jo Masalah 1 ayat 28 serta 29 Ketentuan Bawaslu RI Nomer 8/2018 mengenai Penyelesaian Pelanggaran Administratif Penentuan Umum.

“Ini berkaitan money politics, pembagian THR yang dipercepat, meningkatkan upah ASN yang tersusun sistematis serta massif yang disangka dikerjakan oleh pasangan calon 01,” kata Dian di Kantor Bawalu RI, Jakarta, tempo hari.

Baca Juga : Kronologi Taksi Online Disambar KRL hingga 4 Penumpangnya Tewas

Ke-2, lanjut Dian, pelanggaran tindak pidana pemilu, masalah berkaitan pembagian uang waktu kampanye yang disangka dikerjakan oleh pasangan calon 01; ke-3, sangkaan tindak pidana umum, Masalah 515, 523, serta 547 UU Pemilu berkaitan kematian grup penyelenggaraan pengambilan suara (KPPS) dalam jumlahnya yang besar sekali.

Menurut jubir BPN itu, selama saat kampanye, pasangan calon 01 pantas disangka menyalahgunakan kekuasaan yaitu dengan meningkatkan upah, mengerahkan ASN serta BUMN sewaktu kampanye. “Undang-undangnya jelas mengendalikan, petinggi negara tidak bisa menjanjikan atau memberi suatu,” sebut Dian.

Lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PADI Arisakti Prihatwono menerangkan jika laporan ini dikerjakan untuk terciptanya pemilu yang demokratis, jujur, serta memiliki integritas. “Dugaan ini telah lumayan banyak serta sekarang ini kami mengikuti Ibu Dian jadi masyarakat negara yang baik untuk lakukan laporan dengan sah di Bawaslu,” katanya di peluang sama.

Arisakti mengutarakan jika laporannya ini telah diperlengkapi oleh beberapa bukti yang memperkuat. “Dugaan ini telah kami lengkapi dengan bawa alat bukti untuk memperkuat laporan kami,” pungkasnya.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat pleno untuk mengulas serta membahas laporan itu. “Saya belum dapat menyusul sebab filenya masih ada dibawah kami kaji dahulu serta akan pleno malam hari ini untuk lihat apa telah tercukupi ataukah tidak,” katanya di Gedung Bawaslu Jakarta, tempo hari.

Fritz menjelaskan akan memeriksa kelengkapan berkas dari laporan BPN. Bila belum tercukupi karena itu pihaknya akan minta pelapor untuk lengkapi hal yang masih dipandang kurang. “Satu laporan apa pidana atau administrasi jika tidak komplet akan meminta pada pihak pelapornya untuk lengkapi jika ada ketentuan yang kurang,” katanya

Ia menjelaskan Bawaslu cuma terima satu laporan, yaitu masalah netralitas Perangkat Sipil Negara (ASN) dalam pemilu. “Sebetulnya di hari ini barusan BPN sudah hadir ke bawaslu ajukan sangkaan pelanggaran administrasi yang dikerjakan oleh pasangan calon 01. Hanya ada 1 laporan.

Dalamnya berkaitan dengan sangkaan pelanggaran tersusun, sistematis serta masif. Adanya dipandang jika di melakukan jabatan dan bagaimana beberapa hal yang berlangsung dengan netralitas ASN itu yang diadukan oleh BPN,” terangnya.