Sejak Desember 2019, Dewas KPK Terbitkan 183 Izin soal Sadap-Geledah-Sita

, , Comments Off on Sejak Desember 2019, Dewas KPK Terbitkan 183 Izin soal Sadap-Geledah-Sita

Sejak Desember 2019, Dewas KPK Terbitkan 183 Izin soal Sadap-Geledah-Sita

Agen Bola, Agen Poker Online, Agen Domino qiu qiu– Dewan Pengawas Komisi Pembasmian Korupsi (Dewas KPK) sudah lakukan beberapa pekerjaan dalam rencana penerapan pekerjaan seperti dimandatkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2020 mengenai KPK. Dewas KPK menyebutkan ada tiga point besar pekerjaan yang dilaksanakan semenjak Desember 2019 sampai Mei 2020 ini.

“Semenjak dikukuhkan pada 20 Desember 2019, sampai awal Mei ini, kami lakukan pekerjaan dengan tiga point besar, yaitu penyiapan fasilitas serta prasarana, lakukan pekerjaan operasional, serta melakukan pekerjaan pemantauan serta penilaian performa Pimpinan KPK,” kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean pada wartawan, Selasa (26/5/2020).

Dewas KPK adalah organ baru di KPK tercipta sesudah UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK mulai berlaku. Pekerjaan serta wewenang Dewas KPK ditata dalam Klausal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK.

Salah satunya pekerjaan Dewas KPK yaitu memberi izin berkaitan pekerjaan pengusutan KPK seperti penyadapan, pengeledahan serta penyitaan. Dalam penerapan pekerjaan ini, Tumpak menjelaskan Dewas sudah keluarkan 183 izin berkaitan kerja pengusutan KPK.

“Sampai awal Mei 2020 ini, Dewan Pengawas KPK sudah terima keinginan serta tindak lanjuti pemberian 183 izin. Izin itu terbagi dalam 34 izin penyadapan, 15 izin pemeriksaan, serta 134 izin penyitaan,” katanya.

Disamping itu, Tumpak menulis Dewas KPK sudah terima serta tindak lanjuti 92 surat pengaduan dari warga berkaitan performa KPK. Dia menyebutkan surat pengaduan itu berisi dari mulai ada sangkaan pelanggaran kaidah oleh pimpinan serta pegawai KPK sampai pemantauan atas penerapan pekerjaan serta kuasa KPK.

Selanjutnya dalam pekerjaan terkait dengan penentuan kaidah serta penegakannya, Tumpak menjelaskan Dewas KPK sudah mengakhiri 3 ketentuan berkaitan ketentuan kaidah KPK. Ke-3 ketentuan itu yaitu Ketentuan Dewas KPK Nomor 01 Tahun 2020 mengenai Code Etik serta Dasar Sikap Komisi Pembasmian Korupsi; Ketentuan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 mengenai Penegakan Code Etik serta Dasar Sikap Komisi Pembasmian Korupsi; serta Ketentuan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 mengenai Tata Langkah Kontrol serta Persidangan Pelanggaran Code Etik serta Dasar Sikap Komisi Pembasmian Korupsi.

Baca juga : Pasar-Stasiun di Kabupaten Bogor Kerap Ramai, Satpol PP: Kami Sudah Tertibkan

“Buat mengefektifkan pekerjaan Dewas sesuai dengan UU, semasa periode yang sama, Dewan Pengawas sudah mengakhiri 36 Standard Operasional Mekanisme (SOP),” ucapnya.

Disamping itu, Tumpak menjelaskan Dewas KPK sudah lakukan Rapat Pengaturan Pemantauan (Rakorwas) Triwulan I dengan Pimpinan KPK pada tanggal 27 April 2020. Tumpak menerangkan ada 18 rumor/persoalan yang mencakup empat bagian yang diulas di pertemuan itu.

“Pertama, Bagian Pengusutan dalam rencana percepat perlakuan masalah semenjak penyidikan, penyelidikan, penuntutan, serta eksekusi dalam usaha optimalisasi asset recovery dan kejelasan hukum. Selanjutnya Bagian Pengawas Internal serta Pengaduan Warga dalam rencana penguatan peranan Pemantauan Internal dan harmonisasi penerapan pekerjaan pemantauan oleh Dewas serta Pemantauan Internal (PI). lalu Bagian Penjagaan dalam rencana optimalisasi peranan penjagaan terutamanya dalam usaha penyelamatan asset kementerian/instansi serta/atau Pemda. Paling akhir ialah bagian Kesekjenan dalam rencana pembenahan manajemen SDM KPK,” tuturnya.

Selanjutnya, Tumpak menjelaskan membuat rapat penilaian kerja pimpinan KPK triwulan I pada 5 Mei 2020. Rapat itu konsentrasi membaha penilaian pada perolehan performa pimpinan semasa 3 bulan pertama 2020

“Dewan Pengawas tetap akan lakukan pekerjaan serta kuasanya dengan cara terbuka, profesional, serta akuntabel. Ini dilaksanakan agar warga dapat turut berperan serta memantau serta menjaga kerja KPK, hingga warga diinginkan tetap akan memberikan dukungan kerja-kerja pembasmian korupsi untuk Indonesia yang bersih dari korupsi,” papar Tumpak.

“Dalam soal ini kami mengucapkan terima kasih pada keterlibatan warga yang terus menolong kami dalam lakukan pemantauan pada pekerjaan serta wewenang KPK,” tutur Tumpak.